INFO NASIONAL – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, lalu Teknologi (Kemendikbudristek) telah lama menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan serta Penanganan Kekerasan di dalam Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini berubah menjadi landasan penting di menciptakan lingkungan belajar yang dimaksud aman, nyaman, dan juga inklusif bagi semua partisipan didik.
Salah satu aspek krusial dari Permendikbudristek PPKSP adalah pembentukan Tim Pencegahan juga Penanganan Kekerasan (TPPK) di dalam masing-masing satuan pendidikan. Sejak peluncuran regulasi ini pada 8 Agustus 2023, tercatat bahwa hingga 10 Oktober 2023, sebanyak-banyaknya 404.956 satuan institusi belajar (93,71 persen) telah dilakukan membentuk TPPK. Selain itu, pemerintah tempat juga berperan bergerak dengan membentuk Satuan Tindakan (Satgas) PPKSP, ke mana 27 satgas provinsi (71,05 persen) kemudian 441 satgas kabupaten/kota (85,79 persen) telah lama terbentuk.
“Pembentukan TPPK dan juga Satgas berubah jadi langkah awal yang mana sangat baik pada upaya pencegahan lalu penanganan kekerasan ke lingkungan pendidikan. Setelah ini, perjuangan di menghindari kemudian menangani kekerasan menjadi tugas berkelanjutan yang tersebut akan bersama-sama kita tempuh,” dikatakan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, beberapa waktu lalu.
Pembentukan Satgas PPKSP oleh pemerintah area lalu TPPK oleh satuan institusi belajar memverifikasi adanya respons cepat pada penanganan insiden kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Peran efektif seluruh biosfer sekolah di pencegahan dan juga penanganan kekerasan sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga inklusif.
Sri Lestari, Kepala Sekolah SMPN 1 Bintan, Kepulauan Riau, berbagi praktik baik keterlibatan komunikasi sebaya melalui kampanye lalu aksi nyata PPKSP. “Dampaknya besar, yaitu keterbukaan juga keberanian untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kekerasan. Prinsip tutor sebaya di menginformasikan suatu pembelajaran mampu memberikan kenyamanan serta pemahaman yang tersebut cepat untuk siswa,” ungkapnya.
Namun, pembentukan TPPK serta Satgas PPKSP belaka bukan cukup. Penguasaan kapasitas semua pihak yang mana terlibat berubah jadi kunci penting pada implementasi satuan institusi belajar yang mana bebas dari kekerasan. Melalui Sistem Merdeka Mengajar (PMM), para pendidik dapat mengakses bervariasi modul terkait pencegahan kekerasan, diantaranya ke dalamnya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, juga intoleransi, yang dimaksud telah dilakukan diakses oleh sekitar 1 jt guru untuk pembelajaran mandiri.
Sejak tahun 2023, Kemendikbudristek juga telah terjadi melibatkan fasilitator nasional serta fasilitator area dari berubah-ubah latar belakang untuk melakukan pelatihan menggunakan modul pencegahan dan juga penanganan kekerasan. Pembinaan ini diselenggarakan sama-sama dengan Dinas Pendidikan dan juga beragam organisasi atau komunitas yang tersebut berkaitan dengan pemeliharaan anak.
Pada tahun 2024, Kemendikbudristek juga akan melaksanakan peningkatan kapasitas modul penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan lembaga pendidikan untuk Satuan Tugas juga perwakilan TPPK dari seluruh wilayah pada Indonesia, dengan melibatkan UPT Kemendikbudristek, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan juga Anak (UPTD PPA), dan juga jaringan penduduk sipil di bidang pemeliharaan anak juga kebinekaan sebagai fasilitator.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Bolaang Mongondow Selatan, Rante Hattani, menyampaikan bahwa kebijakan PPKSP tak cuma sekadar membentuk TPPK ataupun Satgas, tetapi juga untuk mencapai pembaharuan paradigma yang digunakan nyata pada lingkungan pemerintah tempat atau sekolah. “Melihat ke belakang sebelum adanya kebijakan PPKSP, iklim keamanan sekolah di Rapor Pendidikan wilayah kami memang sebenarnya pada kategori waspada. Tapi semangat kami terbayar dengan terlaksananya kebijakan PPKSP lalu dukungan tata kelola yang mana baik, sehingga terlihat pembaharuan paradigma yang dimaksud nyata di lingkungan Pemda atau sekolah. Rapor institusi belajar area kami pun telah lama berubah menjadi warna hijau,” ujar Rante.
Kemendikbudristek telah lama menjalin kerja identik implementasi Permendikbudristek PPKSP sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Orang (Komnas HAM), dan juga Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas). Hal ini bertujuan agar acara pencegahan serta penanganan kekerasan dapat dilaksanakan secara komprehensif untuk menciptakan suasana belajar yang digunakan inklusif, berkebinekaan, kemudian aman, demi menggalang pembelajaran yang tersebut optimal.
Berkolaborasi dengan UNICEF, Kemendikbudristek juga menyelenggarakan inisiatif anti perundungan “Roots” yang tersebut telah lama dilaksanakan sejak 2021. Rencana yang digunakan menyasar guru serta siswa SMP, SMA, dan juga SMK ini memberikan keterampilan untuk mengidentifikasi, mencegah, serta menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Hingga 2024, acara ini telah lama menjangkau lebih lanjut dari 33.777 satuan institusi belajar ke 509 kabupaten/kota dalam 38 provinsi.
Survei situasi perundungan yang dimaksud berlangsung melalui media U-Report dari UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 42 persen kontestan didik menyatakan acara Roots memberikan inovasi positif bagi lingkungan sekolahnya. Selain itu, 32 persen partisipan didik merasa bahwa perundungan telah lama berkurang pasca adanya intervensi kegiatan Roots.
Masayu Mutia Maharani Mufti, salah satu siswa yang digunakan berubah jadi Agen Perubahan Roots dari Banten, menceritakan pengalamannya mengawasi dampak penerapan acara ini di dalam sekolahnya. “Setelah mengikuti acara Roots, saya sadar untuk menangani dan juga mengurangi kekerasan dalam pada sekolah harus dikerjakan bersatu dengan teman-teman yang tersebut lain. Dengan saling membantu, hasil yang digunakan didapatkan akan lebih lanjut efektif. Saya juga sadar bahwa murid yang melanggar peraturan sekolah atau menjadi pelaku bullying juga layak diberi arahan untuk berubah jadi tambahan baik lagi,” ujarnya.
Menyadari pentingnya institusi belajar yang aman, Kemendikbudristek juga menyediakan jalur pengaduan yang mana enteng diakses melalui kemdikbud.lapor.go.id. Kanal ini memungkinkan siswa, penduduk tua, juga penduduk untuk melaporkan tindakan kekerasan yang digunakan muncul di sekolah. Kemendikbudristek juga telah terjadi menyediakan Portal PPKSP untuk berubah-ubah konten edukasi, diantaranya video lalu poster pencegahan kekerasan, yang tersebut dapat digunakan pada pembelajaran dalam kelas.
Kepala Pusat Penguasaan Karakter (Kapuspeka), Rusprita Putri Utami, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor pada implementasi Proyek Pencegahan kemudian Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Ia menyampaikan bahwa acara ini bukan dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pihak terkait.
“Dalam upaya ini, kami tentunya tidak ada bisa jadi bergerak sendiri. Kami selalu berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana menekankan pentingnya Tri Pusat Pendidikan pada membentuk karakter anak-anak kita,” kata Rusprita.(*)
Artikel ini disadur dari Kemendikbudristek Wujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif
