Ibukota – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting pada sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet mempunyai peran strategis di pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, dan juga pengembangan program-program yang berdampak segera pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat tinggi negara yang dimaksud diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang mana bertanggung jawab di menjalankan kementerian yang mana dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang kemudian tugas masing-masing, juga melaksanakan program-program yang digunakan sesuai dengan visi kemudian misi pemerintah.
Selain itu, menteri miliki peran pada pengambilan langkah dan juga pelaporan terhadap presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum lalu ketentuan pembentukan menteri pada Undang-Undang ke Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri lalu diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu di menjalankan pemerintahan. Hal ini menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan secara langsung oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, serta fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan bentuk organisasi kementerian serta mekanisme pembentukan juga pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri pada Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dijalankan secara secara langsung oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang digunakan diatur di bermacam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, teristimewa pada Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, di negeri, serta pertahanan, sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan juga ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi serta efektivitas
- Cakupan tugas kemudian proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, lalu keterpaduan penyelenggaraan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi dan juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, kemudian Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
