Medan – Calon Pemuka Sumatera Utara nomor urut 2 Edy Rahmayadi mengenang awal dirinya menjabat Pengelola Sumut pada 5 September 2018 lalu. Saat bertemu masyarakat Perkotaan Pinang, Wilayah Labuhan Batu Selatan, Edy mengatakan, pada waktu itu ia mendapat tagihan utang dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rupiah 1,7 triliun yang digunakan harus segera dibayar.
Edy dengan segera mengambil kebijakan membereskan utang pemerintah Sumut itu agar konstruksi ke 33 kabupaten juga kota tiada stagnan.
Ternyata, utang yang mana dimiliki Pemprov Sumut tak cuma DBH. Ada juga utang ke PT Inalum sekitar Mata Uang Rupiah 500 miliar. Pembayaran utang itu relatif menimbulkan pihaknya ketika itu tak bisa jadi bekerja.
“Kata guru ngaji saya, kalau punya utang, duluankan dibayar. Selama dua tahun, APBD tersedot Simbol Rupiah 2 triliun lebih,” kata Edy pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Pada 2020, Edy berkisah, ketika ingin mulai bekerja merancang Sumut sesuai visi misinya kala itu, tanpa peringatan penyebaran virus Corona melanda. Saat itu Presiden Joko Widodo mengajukan permohonan semua tempat wajib melakukan refocusing APBD untuk penanganan pandemi.
“Alhamdulillah Sumut peringkat kedua terbaik secara nasional penanganan pandemi. Masih sejumlah acara pembangunan yang belum berjalan lantaran harus bayar utang, nangani Covid. Inilah kami progresif lagi untuk melanjutkan pembangunan yang digunakan kita acara sebelumnya,” kata Edy.
Proyek multi years Rupiah 2,7 triliun juga berakhir
Setelah bukan lagi menjabat, Edy Rahmayadi menyayangkan proyek jalan juga jembatan sebesar Rupiah 2,7 triliun mengambil bagian berakhir. Padahal proyek multiyears dengan metode rancang bangun itu ditarget akan mendongkrak perekonomian komunitas dengan kemudahan mobilitas.
“Harusnya lanjut terus supaya warga merasakan dampaknya, infrastruktur yang lebih besar bagus untuk masyarakat,” ujar dia.
Edy mengatakan, proyek terintegrasi tersebut, hadir seusai pandemi penyebaran virus Corona melalui perencanaan lalu konsultasi yang dimaksud panjang sampai disetujui DPRD Sumut.
Proyek ini tak berlanjut pasca Edy lengser. Berdasarkan data Dinas PUPR Sumut, proyek tahun jamak dihentikan pada Juni 2024. Progres konstruksi jalan yang tersebut terealisasi mencapai 74 persen dari 163 ruas jalan yang mana diprogramkan.
Edy tak mau menyalahkan siapa-siapa melawan penghentian proyek tersebut. Ia menghormati arah kebijakan pemimpin yang digunakan menggantikannya. Namun ia berharap tidak ada ada unsur kebijakan pemerintah pada balik penghentian proyek tersebut. Hal ini juga yang memacu niatnya progresif kembali dengan Hasan Basri Sagala pada pemilihan gubernur Sumut mendatang.
“Kami ingin melanjutkan perkembangan infrastruktur jalan serta jembatan di Sumut, juga inisiatif konstruksi kerakyatan lainnya,” kata Edy mengulang.
Sebelumnya, calon gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut, pembangunan infrastruktur ke Sumut tidak ada merata. Padahal, Pemprov Sumut menganggarkan proyek multi years sebesar Mata Uang Rupiah 2,7 triliun. Dia berikutnya menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan dalam Sumut dengan provinsi tetangga yaitu Aceh serta Sumatera Barat.
“Kalau telah kejedut kepala kita, berarti sudah ada masuk Sumut. Artinya, jalan ke Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita lantaran infrastruktur ke Sumut, kemungkinan besar belum merata,” katanya.
Soal nomor urut, Bobby kembali menyindir dengan mengatakan, nomor dua identik dengan proyek Mata Uang Rupiah 2,7 triliun yang dijalankan dalam pemerintahan Edy Rahmayadi.
“Saya sangat setuju kita dapat nomor urut satu, Pak Surya. Karena kalau nomor dua jadi ingat Mata Uang Rupiah 2,7 triliun. Pembangunan infrastruktur memang sebenarnya harus biaya, tapi APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya. Kalau dapat selesai proyek itu, kemungkinan besar agak enak sikit, tapi kalau tak selesai agak berat juga jalanan di dalam Sumut,” kata Bobby mengulang.
Artikel ini disadur dari Cerita Edy Rahmayadi Baru Jadi Gubernur Sumut Ditagih Bayar Utang Rp 1,7 Triliun
