JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang tersebut diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri lalu duta menteri yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken tambahan terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, lalu bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan bukan berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang mana diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tiada terikat dengan kepentingan partai, serta hanya saja fokus pada keahlian juga pengalaman di tempat sektor yang digunakan mereka tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional dan juga teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Idea ini sejalan dengan keinginan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk menegaskan bahwa pemerintahan berjalan lebih banyak efektif, transparan, lalu berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, serta kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang dimaksud menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang dimaksud transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengamati daftar calon duta menteri yang mana dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih besar diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
