Jakarta – Sejak awal tahun hingga ketika ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah mencabut izin dari 15 bidang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) lalu BPR Syariah (BPRS).
Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan pencabutan izin yang dimaksud merupakan salah satu tindakan pengawasan untuk merawat dan juga meningkatkan kekuatan lapangan usaha perbankan nasional.
Dian memaparkan pencabutan izin juga untuk melindungi konsumen. Total perizinan yang tersebut dicabut terdiri dari 13 BPR serta 2 BPRS. “Hal yang disebutkan direalisasikan oleh sebab itu pemegang saham kemudian pengurus BPR tak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang digunakan sebagian besar berjalan dikarenakan adanya penyimpangan di operasional Bank,” kata beliau lewat pernyataan resmi, hari terakhir pekan 11 September 2024.
Saat ini, menurut Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan. Terutama melakukan konfirmasi rencana aksi penyehatan dijalankan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.
Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan situasi Bank Perekonomian Rakyat terus memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai bank di resolusi. Otoritas akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS yang disebutkan dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha.
Menyitir laman OJK, BPR lalu BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya terhadap segmen mikro dan juga kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran posisi BPR kemudian BPRS yang mana sebagian besar berada ke wilayah Daerah atau Kecamatan.
Pemberian layanannya juga mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, langkah-langkah pelayanan yang dimaksud cepat kemudian sederhana, juga karakter item juga layanan yang tersebut disesuaikan dengan keperluan warga pada wilayah atau wilayahnya.
Artikel ini disadur dari OJK Cabut 15 Izin Bank Perekonomian Rakyat yang Lakukan Penyimpangan Operasional
