Jakarta – Menteri Koperasi dan juga UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengemukakan Nusantara perlu meningkatkan pendapatan per kapita untuk berubah menjadi negara maju. Syaratnya, pemerintah harus mengubah rangka pelaku usaha yang mana pada waktu ini masih didominasi sektor usaha mikro kecil dan juga menengah (UMKM) berpendapatan di bawah Upah Minimum Wilayah (UMR).
“Saat ini, mayoritas pelaku bisnis ke Tanah Air adalah usaha mikro serta kecil (lebih dari 99 persen). Sebanyak 97 persen tenaga kerja bekerja dalam sektor bidang usaha mikro informal serta berpendapatan dibawah UMR,” ucap Teten pada keterngan tertoreh yang mana disitir Sabtu, 12 Oktober 2024.
Struktur ini, menurut Teten, mungkin menyulitkan Indonesia untuk mengundurkan diri dari dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) lalu mencapai target pendapatan per kapita US$ 30.300 pada 2045.
“UMKM tak boleh cuma dijadikan bumper ekonomi pada pada waktu krisis kemudian diposisikan sebagai ekonomi subsisten, melainkan harus mengambil bagian di perkembangan ekonomi,” katanya.
Untuk mencapai tujuan itu, Teten mengungkapkan dua pendekatan yang diambil pemerintah. Pendekatan pertama yakni intervensi teknologi dengan memanfaatkan peluang kekayaan sumber daya alam Indonesia. otoritas memulai pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) pada bervariasi area untuk mengolah kekayaan alam agar mempunyai nilai tambah. Hal ini bertujuan merancang lapangan usaha menengah berbasis keunggulan domestik.
Pendekatan kedua yakni mempersiapkan lebih banyak sejumlah lagi wirausaha produktif, sehingga melahirkan lagi dunia usaha baru yang lebih lanjut produktif. Teten menyatakan hal ini sedang pemerintah siapkan dengan inisiatif EntrepreneurHub lalu kolaborasi dengan banyak pihak. Dia juga menegaskan pentingnya bantuan pembiayaan yang mana pada waktu ini juga masih berubah menjadi kendala bagi pelaku UMKM.
“Pembiayaan harus kita reform supaya betul-betul dapat melahirkan bidang kecil menengah, sehingga bisa saja menciptakan lapangan kerja berkualitas,“ kata Menteri Teten.
Teten menambahkan, pemerintah memiliki kebijakan belanja 40 persen Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yang mana diwajibkan dari hasil lokal. Jika diperketat dengan kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN), ia menyatakan penanaman modal akan datang dikarenakan belanja pemerintah cukup besar.
“Saya juga meyakini, UMKM sanggup berubah menjadi kunci sukses untuk menjadikan Indonesi negara maju ke tahun 2045, dengan cara menciptakan lapangan kerja berkualitas,” kata Teten.
Artikel ini disadur dari Teten Masduki: 97 Persen Tenaga Kerja Usaha Mikro Informal Berpendapatan di Bawah UMR
