Jakarta – Sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK hasil seleksi Pansel telah lama diterima Presiden Joko Widodo pada Selasa, 1 Oktober 2024. Jokowi akan segera mengemukakan nama-nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dikerjakan uji kepatutan kemudian kelayakan, sebelum memilih lima nama sebagai pimpinan KPK yang dimaksud baru.
Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyayangkan kinerja Pansel yang digunakan bukan tuntas pada menyeleksi sepuluhan figur capim KPK. Sebab, katanya, beberapa orang nama figur yang lolos seleksi akhir tercatat miliki rekam jejak kurang baik.
“Padahal sebenarnya saya berharap satu puluh nama yang digunakan terpilih telah klir rekam jejaknya, sehingga siapapun yang dipilih DPR, (kita) tak harus waswas,” ujar Yudi ketika dihubungi, Selasa, 1 Oktober 2024.
Karena itu, ia berharap DPR periode baru ini memiliki semangat terhadap pemberantasan korupsi. Ia mengatakan, DPR penting memerhatikan beberapa hal pada memilih lima nama capim KPK itu
DPR, ucap Yudi, tak boleh memilih figur yang digunakan memiliki rekam jejak bermasalah. Selain itu, beliau berharap pada pemilihan lima nama pimpinan KPK ini tak ada calon titipan.
Ia juga menilai, DPR wajib memerhatikan komposisi pimpinan KPK periode 2024-2029. Menurut dia, komposisi pimpinan ini harus proporsional lalu mewakili elemen masyarakat.
“Mulai dari latar belakang penegak hukum, akademisi atau profesional, lembaga negara, pemerintah, hingga keterwakilan perempuan,” katanya.
Adapun berdasarkan catatan Tempo, lima dari sepuluhan nama capim KPK yang dimaksud lolos seleksi akhir itu berasal dari unsur penegak hukum. Mereka dalam antaranya ialah Djoko Poerwanto, Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, lalu Ibnu Basuki Widodo.
Capim KPK lainnya adalah Agus Djoko Pramono, mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2018-2023; Ahmad Alamsyah Saragih, mantan Anggota Ombudsman Republik Tanah Air serta Ketua Komisi Berita Pusat; Ida Budhiati, akademikus yang tersebut menjabat anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya atau DKPP.
Selanjutnya, Michael Rolandi Cesnanta Brata, aparatur sipil negara yang tersebut bertugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta; dan juga Poengky Indarti, akademikus juga aktivis yang digunakan menjabat Komisioner Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Pilihan editor: Janji Puan Maharani pasca Terpilih Kembali Jadi Ketua DPR
Artikel ini disadur dari Eks Penyidik Harap DPR Tak Pilih Capim KPK Bermasalah dan Calon Titipan
