Jakarta – Mega proyek pemindahan Ibu Daerah Perkotaan Negara ke IKN, Kalimantan Timur, sekarang ini berada pada bawah kendali presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penyerahan proyek ini mengakibatkan beragam perkiraan serta pertanyaan, khususnya tentang komitmen pemerintah ketika ini pada meneruskan visi pembangunan yang dimaksud telah dicanangkan.
Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah ini merupakan langkah strategis untuk memverifikasi kelangsungan proyek atau justru sebuah bentuk lepas tangan dari tanggung jawab yang tersebut diemban oleh Joko Widodo.
Jokowi Lepas Tangan?
Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama lagi dalam Nusantara di waktu dekat, bahkan diperkirakan sebelum Prabowo dilantik.
“Saat ini sedang difinalkan kesiapannya,” katanya, pada IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Oktober 2024.
Namun, peneliti dan juga sosiolog dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa berbagai dari groundbreaking yang tersebut telah dijalankan hanyalah seremoni belaka, tanpa ada kemajuan signifikan setelahnya.
Sementara itu Presiden Jokowi, di pernyataannya, berharap bahwa groundbreaking tiga perusahaan internasional dapat menantang lebih lanjut banyak penanam modal asing. Meski demikian, hingga pada waktu ini, pembangunan ekonomi yang mana masuk baru mencapai Rupiah 58,4 triliun, masih berjauhan dari target awal yang ditetapkan sebesar Mata Uang Rupiah 100 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menggaet investasi, realisasinya masih belum optimal.
Adi Prayitno, pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengemukakan bahwa langkah Jokowi untuk mengemukakan kebijakan tentang pemindahan IKN untuk Prabowo bisa saja jadi oleh sebab itu perasaan khawatir akan kritik yang tersebut kemungkinan besar muncul apabila proyek ini terus dipertahankan di masa kepemimpinannya.
Progres Pemindahan Ibu Kota
Sejak awal proyek pemindahan IKN dimulai, telah terjadi direalisasikan delapan tahap groundbreaking. Di tahap kedelapan yang digunakan dilaksanakan pada 25 September 2024, pembangunan ekonomi swasta dari luar negeri pertama kalinya masuk ke IKN, dengan Delonix Bravo Investment sebagai pemodal asing pertama yang berinvestasi sebesar Simbol Rupiah 500 miliar.
Sebelumnya, pengembangan proyek IKN lebih lanjut berbagai melibatkan pembangunan ekonomi dari perusahaan pada negeri seperti Agung Sedayu Group lalu Sinarmas Group, ke mana beberapa proyek seperti Hotel Nusantara dan juga Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah ada mulai dibangun.
Namun, para pelaku bisnis menanti kepastian dari pemerintahan baru. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel juga Warung Makan Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menuturkan bahwa pelaku bidang usaha masih cenderung mengantisipasi lalu mengamati bagaimana langkah pemerintah selanjutnya di mengembangkan IKN. Sebab, tanpa dukungan infrastruktur yang mana memadai juga populasi yang dimaksud cukup, pembangunan ekonomi baru kemungkinan tiada akan terwujud.
Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University menekankan bahwa mayoritas proyek di dalam IKN belum menanggapi permintaan mendasar pembangunan, teristimewa di hal infrastruktur dasar yang dimaksud diperlukan untuk mengupayakan keberlanjutan kota.
“Setelah groundbreaking, tak ada follow-up, tidak ada ada langkah lanjut,” tuturnya.
Menurutnya, jikalau proyek ini terus berjalan tanpa evaluasi kemudian penyesuaian yang tersebut tepat, ada kemungkinan besar untuk bermetamorfosis menjadi kegagalan yang merugikan negara.
Ke depannya, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat memberikan arahan lalu strategi yang tersebut tambahan jelas di menjalankan pengerjaan IKN.
Dengan tantangan penanaman modal yang masih mengemuka, baik dari di maupun luar negeri, kelanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang digunakan matang lalu evaluasi berkelanjutan. Rakyat butuh kepastian bahwa pembangunan IKN tidak ada cuma berubah jadi proyek seremonial semata, tetapi juga memberikan faedah nyata bagi komunitas juga negara.
Artikel ini disadur dari Amanah IKN Pindah ke Pemerintahan Prabowo, Jokowi Sudah Lepas Tangan?
