JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk terlibat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, diperkenalkan pupuk menjadi penting di menyokong produksi, juga menyokong produktivitas tumbuhan pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras juga pertambahan jumlah keseluruhan penduduk. Berdasarkan data yang tersebut dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan permintaan beras mencapai 37,9 jt ton dengan jumlah total penduduk 324 jt orang. Saat ini, total penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan permintaan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan pada lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada ketika yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sebagian strategi untuk menjamin ketersediaan kemudian keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam meyakinkan mengenai ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk penyelenggaraan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan lalu tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan kemudian menjadi pengembangan dari Pupuk Indonesia untuk menegaskan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian, dikutipkan hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai kesulitan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga jual pupuk akan segera berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan tarif pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen serta 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang disebutkan akan berdampak ke penurunan produktivitas vegetasi pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia bisa saja memproduksi pupuk dengan lebih lanjut efisien, dengan lebih banyak kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi penyelenggaraan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan biaya pupuk tergantung pula pada nilai komponen baku khususnya gas. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah terjadi menerapkan nilai gas diskon USD6 per MMBTU.
Di berhadapan dengan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan bukan bisa saja hanya saja dari peran satu institusi. Dia mengupayakan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja mirip demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak ada bisa saja satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
