MOSKOW – Rusia sudah pernah menasionalisasi aset produsen makanan milik Amerika Serikat (Amerika Serikat) secara sementara, berdasarkan dekrit yang diteken oleh Presiden Rusia Vladimir Kepala Negara Rusia pada hari Selasa, kemarin. Perusahaan induk Glavproduct, juga beberapa anak perusahaan serta tiga pabrik pengalengan disita dan juga diserahkan terhadap Badan Manajemen Properti Federal Rusia, Rosimushchestvo.
Pemerintah juga akan mengambil alih perusahaan induk Glavproduct, yakni Promselkhozinvest yang dimaksud dimiliki oleh Universal Beverage Company yang digunakan terdaftar di dalam AS.
Glavproduct didirikan pada tahun 1999 oleh pengusaha perusahaan Amerika Serikat kelahiran Rusia, Leonid Smirnov yang tersebut beremigrasi dari Uni Soviet pada 1970-an lalu kembali ke Rusia pada 1990-an untuk mencari bursa baru, menurut RBC. Smirnov kemudian dilaporkan mulai memproduksi beragam makanan kaleng dengan brand Glavproduct melalui Universal Beverage Company.
Situs web resmi Glavproduct mengatakan, bahwa merek adalah produsen makanan kaleng terkemuka di dalam Rusia, dengan lebih tinggi dari 500 brand daging kalengan, susu kental, juga ikan dan juga sayuran kalengan.
Pada April 2023, Pemimpin Rusia mengesahkan dekrit yang mana memungkinkan pengambilalihan sementara aset milik perusahaan asing yang digunakan berbasis pada Rusia dari negara-negara “tidak ramah”.
Saat itu, Rosimushchestvo diperintahkan untuk mendirikan pengawasan eksternal berhadapan dengan anak perusahaan Rusia dari perusahaan energi Finlandia Fortum dan juga Uniper Jerman, yang tersebut keduanya dianggap penting bagi keamanan energi negara.
Kremlin menyatakan langkah itu “mencerminkan sikap negara- negara Barat terhadap aset asing milik perusahaan Rusia.”
Pada Juli 2023, Rusia untuk sementara menasionalisasi perusahaan lokal raksasa makanan Prancis Danone, dan juga Baltika Breweries, yang mana dikendalikan oleh raksasa bir Denmark Carlsberg Group.
Bisnis lokal Danone kemudian dikeluarkan dari manajemen negara, untuk sementara. Selanjutkan Glavproduct pada saat ini ditempatkan dalam bawah kendali sementara negara oleh langkah presiden.
