Partisipan JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Aspek Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Rencana Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan telah lama dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan di area Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Wilayah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang mana memproduksi BPJS Aspek Kesehatan dapat berjalan dengan baik dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kondisi tubuh dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di tempat ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, secara langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan pada puskesmas , baru kalau (sakit) yang mana berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah terjadi menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk penduduk Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menegaskan distribusi Kartu Indonesia Optimal mampu lebih lanjut merata sehingga seluruh warga bisa jadi mendapatkan akses pada bidang kebugaran dan juga memverifikasi rakyat yang dimaksud telah memiliki Kartu Indonesia Baik mendapatkan pelayanan kebugaran yang dimaksud sesuai standar dan juga berkualitas,” ujar Jokowi, dikutipkan dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah area bersinergi dan juga berperan terlibat pada upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keinginan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan serius juga sanksi terhadap rumah sakit yang memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang memungut bayar ini akan saya cek sanggup saya copot kepala rumah sakitnya, bisa saja dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di area Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan untuk jajarannya agar tidak ada mempersulit warga yang mana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang tersebut paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh juga jangan dipersulit. Saya hanya saja minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi wabah Covid-19 pelayanan KIS pun masih maksimal untuk warga kurang mampu. Apalagi, pandemi wabah Covid-19 telah terjadi merusak tatanan kondisi tubuh tak hanya saja Indonesia, tetapi juga dunia. otoritas kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kondisi tubuh masih terjangkau masyarakat.
