JAKARTA – Ekonom lalu Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat membeberkan, setidaknya ada 6 alasan kenapa memberikan jaminan kebugaran bagi mantan menteri serta keluarganya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara ( APBN ) harus dibatalkan.
Menurutnya, kebijakan yang dimaksud diatur pada Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024, tiada adil dan juga harus dibatalkan. Kebijakan ini terang Achamd, mencerminkan ketidakadilan di alokasi anggaran, menambah beban pada APBN, melanggar prinsip keadilan sosial, dan juga berisiko terhadap transparansi serta akuntabilitas.
“Di pada waktu penduduk luas menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, tidak elit politik. Kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan untuk melakukan konfirmasi bahwa anggaran negara digunakan secara lebih besar adil juga efisien,” paparnya di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (18/10/2024).
Berikut 6 alasan kenapa memberikan jaminan kebugaran bagi mantan menteri harus dibatalkan:
1. Ketidakadilan di Alokasi Anggaran
Salah satu argumen utama melawan kebijakan ini adalah ketidakadilan di alokasi anggaran. Para menteri adalah bagian dari kelompok elit yang dimaksud selama masa jabatannya telah terjadi menerima berbagai tunjangan serta sarana negara, termasuk asuransi kondisi tubuh yang digunakan baik.
Sementara itu, mayoritas publik Indonesia, khususnya golongan menengah ke bawah, seringkali kesulitan mengakses layanan kebugaran yang dimaksud layak.
“Menetapkan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya negara untuk mantan pejabat yang dimaksud sudah ada berada pada tempat ekonomi yang mana kuat, ketika banyak rakyat yang tersebut membutuhkan perhatian kemampuan fisik dasar, adalah kebijakan yang tidaklah seimbang,” paparnya.
Menurutnya, otoritas harus mengutamakan alokasi anggaran untuk keperluan mendesak rakyat yang mana lebih lanjut luas, seperti meningkatkan pelayanan kemampuan fisik dalam daerah-daerah terpencil, memperluas cakupan kegiatan Garansi Kesejahteraan Nasional (JKN), atau menghurangi bilangan bulat kematian ibu kemudian anak.
Mengalihkan sumber daya masyarakat yang mana terbatas untuk mantan pejabat menciptakan jurang ketimpangan antara rakyat kemudian elit yang justru seharusnya bertanggung jawab melawan pelayanan masyarakat yang mana lebih tinggi adil.
2. Beban Berlebihan pada APBN
Ia juga menyoroti, ketika kondisi dunia usaha yang dimaksud rentan, di tempat mana anggaran negara sudah ada terbebani oleh berbagai kegiatan sosial kemudian infrastruktur, menambahkan beban baru seperti jaminan kemampuan fisik bagi mantan menteri sangat bukan bijaksana.
“APBN sudah ada menghadapi tantangan besar di mendanai berbagai acara publik, termasuk subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, kemudian kondisi tubuh untuk publik luas,” ungkapnua.
Meningkatkan belanja negara melalui program-program seperti ini belaka akan memperburuk defisit anggaran juga memperbesar beban utang publik. Dalam jangka panjang, pembengkakan utang yang tersebut berkelanjutan akibat pengeluaran yang tidaklah esensial ini dapat menempatkan ekonomi Indonesia di risiko lebih besar besar, dengan implikasi bahwa generasi mendatang yang dimaksud akan menanggung beban utang tersebut.
3. Pengabaian Prinsip Keadilan Sosial
Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang digunakan seharusnya dijunjung tinggi. Kebijakan yang dimaksud memberikan jaminan kebugaran gratis untuk mantan menteri serta keluarganya melanggar prinsip ini akibat memberikan keuntungan yang mana tak adil untuk kelompok yang sudah ada sangat diuntungkan selama masa jabatan mereka. Mantan menteri, dengan penghasilan lalu tunjangan tinggi selama mereka itu bertugas, sangat kemungkinan besar miliki kemampuan finansial untuk membiayai sendiri permintaan kondisi tubuh dia tanpa harus bergantung pada APBN.
