Jakarta – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, acara 3 jt rumah yang mana digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dapat tingkatkan ancaman krisis pangan. Menurut dia, inisiatif ini dapat memunculkan perebutan peruntukan lahan bagi perniagaan pertanian kemudian properti.
“Tanpa ada acara 3 jt rumah per tahun, lahan pertanian telah makin terdesak sekarang,” kata beliau pada waktu dihubungi Tempo Kamis, 10 Oktober 2024.
Bhima menuturkan, banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan lantaran usaha properti dianggap lebih lanjut menguntungkan daripada perniagaan pertanian. Ia menyebut, kurangnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan petani berubah menjadi salah satu faktor profesi ini berbagai ditinggalkan. Hal ini, menurut Bhima, dapat dilihat dari berkurangnya subsidi pupuk pada anggaran pemerintah untuk tahun 2025.
“Kalau begitu kan input pertanian juga akan semakin mahal. Sehingga tak sejumlah petani yang tersebut tertarik untuk bertani lantaran margin keuntungannya semakin tipis,” ujarnya.
Bhima menjelaskan, selama ini, pemerintah menghentikan kekurangan pasokan beras pada negeri melalui impor dari negara lain. Namun, adanya krisis iklim global, berkemungkinan memproduksi negara-negara eksportir menurunkan ekspor materi pangan merekan untuk cadangan di negeri.
“Ini kan berbahaya,” ujarnya.
Bhima mengatakan, pemerintah harus mengkaji lebih lanjut pada mengenai posisi konstruksi jutaan rumah agar bukan mengganggu kegiatan pertanian. Sehingga pasokan unsur pangan bukan terganggu lalu semakin memperparah ancaman krisis pangan.
“Kalaupun terpaksa untuk menggunakan lahan pertanian, pemerintah harus mengganti lahan pertanian yang dimaksud ke posisi lain yang mana sepadan,”
Alih-alih menambah bangunan baru, menurut Bhima, pemerintah seharusnya melakukan revitalisasi bangunan apartemen dan juga rumah-rumah subsidi yang tersebut tidak ada laku dibandingkan menciptakan bangunan baru.
“Jangan loncat-loncat ke pengerjaan rumah baru. Lebih baik lakukan revitalisasi bangunan yang tersebut sudah ada ada sebelumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, lembaga riset Bright Institute merilis hasil studi yang mengungkap Indonesi mempunyai peluang mengalami krisis pangan. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky menyatakan, permintaan beras yang mana tinggi bukan dibarengi dengan suplai yang mana memadai menghasilkan harga jual beras melambung.
“Saat ini, banyak negara yang mana mengamankan persediaan materi pangan sebagai langkah preventif mencegah krisis pangan. Mereka juga membatasi ekspor,” ucapannya di webinar bertajuk “Rawan Pangan Mengancam” pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Awalil menjelaskan, tren proteksionisme ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, negara yang dimaksud menyadari ketidakpastian status pangan cenderung mengubah orientasinya ke ketahanan pada negeri.
Adapun keadaan ini akan berdampak pada Indonesi yang tersebut jumlah agregat penduduknya mencapai 285 jt jiwa lalu berisiko makin bertambah. “Maka kerawanan pangan akan berubah menjadi persoalan yang berjauhan lebih lanjut serius,” kata Awalil.
Artikel ini disadur dari Ekonom Sebut Program 3 Juta Rumah Prabowo Meningkatkan Ancaman Krisis Pangan
