JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pengaplikasian gas akan memangkas impor energi yang dimaksud selama ini terus-menerus membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban menghadapi persoalan impor migas yang dimaksud ketika ini masih terjadi. Ketersediaan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini pada Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir apabila tidak ada dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur lalu jaringan gas bumi). Ditambah lagi apabila blok-blok migas seperti Masela bisa saja segera diselesaikan. Ketika blok Masela telah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang dimaksud tinggi bisa saja disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, perkembangan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang mana selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menghurangi impor LPG yang mana sejauh ini masih mendominasi keperluan materi bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menimbulkan kebijakan yang tersebut pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita bukan over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua inisiatif itu yang tersebut harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi permintaan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan pergi dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi inisiatif pemerintahan ke depan yang tersebut paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang digunakan berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan juga impor BBM yang dimaksud kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar di upaya mendirikan kemandirian serta ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang tersebut sebanding terdapat gas bumi dalam di negeri yang digunakan dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya saja 600 ribu BPH. Padahal keinginan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
