Kami berharap kalkulator hijau ini tidak ada hanya sekali sebagai pengukur, tetapi juga katalis untuk pengurangan emisi karbon pada Indonesia
Jakarta – Bank Indonesi dengan Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman juga Penanaman Modal (Kemenko Marves) meluncurkan program Kalkulator Hijau untuk mengupayakan upaya penghitungan kemudian pelaporan emisi Gas Rumah Kaca perbankan serta pelaku usaha.
“Selamat untuk seluruh pihak berhadapan dengan peluncuran pedoman kemudian aplikasi mobile Kalkulator Hijau yang dimaksud sudah pernah disusun berhadapan dengan inisiatif Bank Tanah Air bersatu Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman serta Investasi, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) sebagai national focal point dari NDC (Nationally Determined Contribution) atau target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), juga para pihak yang tersebut terlibat pada tim panel,” ujar Deputi Kemenko Marves Area Kesepahaman Pengelolaan Lingkungan serta Kehutanan Nani Hendiarti di Gedung Kantor Pusat BI Jakarta, Rabu.
Transisi menuju sektor ekonomi netral karbon (net zero emission) disebut membutuhkan peningkatan pembangunan ekonomi hijau yang digunakan sebagian besar bersumber dari pembiayaan sektor keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan umum ini diperkirakan hanya sekali mampu membantu sekitar 34 persen dari total keperluan penanaman modal berkelanjutan sebesar 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mencapai target yang telah ditetapkan di NDC tahun 2030.
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Second NDC sebagai upaya Indonesia meningkatkan komitmen mengatasi dampak pembaharuan iklim global yang digunakan diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.
Pembahasan ke Second NDC yang digunakan masih digodok sudah memasuki tahap finalisasi dan juga telah melalui tahapan konsultasi publik.
Keutamaan ditekankan antara lain terkait target ukuran pengurangan serta penguatan adaptasi maupun mitigasi emisi GRK melalui sektor industri, energi, limbah, pertanian, dan juga tambahan sektor baru, yaitu kelautan.
Ini adalah berarti akan ada peningkatan keinginan anggaran, sehingga diperlukan bervariasi pembaharuan guna mengempiskan gap pendanaan tersebut.
Dalam menghentikan kekurangan pembiayaan, kebijakan keberlanjutan berubah jadi kunci menggerakkan pembiayaan transisi lalu mengatasi pembaharuan iklim, khususnya di dalam negara berkembang.
Melalui koordinasi yang digunakan diwujudkan oleh Kemenko Marves, otoritas Indonesia telah terjadi mengembangkan strategi pembiayaan campuran (blended finance) di bentuk organisasi internasional baru yang tersebut dikenal dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali.
Hasil dari Article of Agremeent (AoA) terkait GBFA G20 yang mana telah terjadi disepakati di New York, AS, diharapkan dapat diresmikan sebelum penyelenggaraan COP29 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) pada Baku, Azerbaijan.
Upaya ini merupakan bentuk dukungan pembiayaan transisi guna memitigasi risiko sistemik dari pembaharuan iklim yang mana semakin nyata.
“Kita lihat dalam Indonesi juga dampaknya nyata pembaharuan perpindahan musim dan juga sebagainya, lalu kalau kita yang tersebut baru-baru ini di Brasil ada kebakaran hutan yang dimaksud sangat luas, sangat besar lalu belum pernah terbentuk sebelumnya 40 tahun terakhir,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, berdasarkan penerapan strategi kebijakan juga inisiatif keuangan berkelanjutan yang digunakan berubah menjadi mandat BI serta Kemenkeu, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi dan juga menurunkan tingkat emisi dari kredit yang tersebut diberikan bank.
Laporan keberlanjutan yang mana berisi informasi tentang emisi karbon debitur disebut dapat bermetamorfosis menjadi pertimbangan pada pemberian pembiayaan dalam masa mendatang.
Karena itu, BI juga Kemenko Marves meluncurkan aplikasi mobile Kalkulator Hijau yang digunakan diharapkan menjadi salah satu media perhitungan serta pemantauan emisi karbon untuk sektor sektor di upaya menuju perbankan hijau, memacu partisipasi dari bidang perbankan guna berkontribusi mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional, serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan perusahaan yang selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) terkait Sustainability Reporting Standard.
Metodologi yang mana digunakan untuk menghitung dari Kalkulator Hijau sudah ada dikonsultasikan serta disetujui oleh KLHK. Kalkulator Hijau versi pertama ini dapat dikembangkan (update) ke versi berikutnya seiring pembaharuan teknologi juga zaman.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pemuka BI Juda Agung menegaskan bahwa program Kalkulator Hijau memiliki standar pengukuran emisi karbon guna menghitung jejak karbon.
Tujuan dari pembentukan aplikasi mobile yang disebutkan yaitu memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas kegiatan ekonomi kemudian tingkat keberhasilan menuju dunia usaha hijau.
Kalkulator Hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan dan juga planet usaha di pemenuhan permintaan pelaporan (disclosure) yang tersebut sudah ada mulai dipersyaratkan oleh regulator lalu bursa keuangan global.
Dengan adanya disclosure, maka Kalkulator Hijau dinilai dapat membuka akses tambahan luas untuk pembangunan ekonomi lalu pendanaan hijau dari perbankan maupun dari lingkungan ekonomi keuangan global.
“Kami berharap kalkulator hijau ini tidak ada cuma berfungsi sebagai pengukur, tetapi juga sebagai katalis untuk mengupayakan pengurangan emisi karbon pada Indonesia. Hal ini adalah living tools, versi awal dari Kalkulator Hijau yang dimaksud mengukur scope 1 (emisi yang dimaksud muncul segera dari perusahaan sekaligus entitas yang berada pada bawah perusahaan tersebut) serta scope 2 (emisi dari pembangkit energi yang tersebut dibeli penyedia utilitas secara tidaklah langsung),” ungkap Juda Agung.
“Ke depannya, ruang lingkup akan terus diperluas mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi secara indirect. Semua aktivitas tentu belaka menghasilkan kembali sebuah emisi yang digunakan perhitungannya lebih lanjut kompleks. Untuk pertama ini scope 1 serta scope 2, scope 3-nya (emisi dari operasi industri oleh sumber-sumber yang dimaksud tak secara dengan segera dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi, seperti rantai pasokan, transportasi, pengaplikasian produk, atau pembuangan) akan segera akan dikembangkan,” kata dia.
Artikel ini disadur dari BI dan Kemenko Marves luncurkan aplikasi Kalkulator Hijau
